Ekonomi Politik Internasional

            Fenomena pemanasan global dan kebakaran hutan merupakan sebagian dari dampak degredasi kualitas lingkungan hidup di muka bumi. Permasalahan kerusakan lingkungan hidup sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari ulah tangan-tangan manusia dengan kebutuhannya yang semakin meningkat sementara sumber daya alam semakin terbatas. Hal ini yang menjadi perhatian masyarakat global serta mengantarkan permasalahan lingkungan hidup sebagai ancaman dalam level internasional. Kerusakan lingkungan hidup dan dampak-dampak yang dirasakan mengantarkan fenomena ini pada sebuah kenyataan bahwa keamanan tidak lagi sebagai segala sesuatu yang erat hubungannya dengan perang, namun kini sudah mulai mengarah ke ancaman seperti lingkungan hidup.

            Salah satu faktor utama penyebab dari kerusakan lingkungan hidup yang kini tereskalasi sebenarnya merupakan kesalahan dari para ‘free rider’ atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang dilakukan oleh individu maupun negara dalam konteks ini adalah mengorbakan banyak sumber daya alam dan elemen lingkungan lainnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sebagai salah satu kepentingan yang harus diwujudkan. Negara, merupakan aktor yang cukup banyak disalahkan dalam permasalahan lingkungan, situasi ‘prisoner’s dilemma’ kadang kali menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan kerja sama dalam rangka menjaga keutuhan lingkungan bersama. Situasi dimana kepentingan sendiri, dalam hal ini negara, menjadi penghalang bagi kerjasama yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan bersama, yakni pemeliharaan lingkungan. Baik negara sedang berkembang maupun negara industri maju sering kali terbentur dengan situasi tersebut, sehingga asumsi mengenai upaya pemeliharaan lingkungan hidup terkadang mengalami benturan dengan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing negara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan negaranya tidak dapat dipungkiri.

            Namun, ketika permasalahan ini semakin gawat dirasakan dengan ditemukannya lubang di Kutub Utara dan pemanasan global yang dampaknya dirasakan diberbagai belahan negara di dunia, isu lingkungan hidup menjadi agenda internasional. Setiap negara mau tidak mau harus menempatkan dan mulai mempertimbangkan kepentingan negara dengan permasalahan lingkungan yang tak dapat dihindari. Berbagai macam solusi juga telah banyak ditawarkan untuk menghadapi permasalahan lingkungan hidup ini dengan pertimbangan tanpa harus mengorbankan banyak kekayaan mereka untuk membenahi hal-hal terkait dengan perbaikan lingkungan hidup. Akan tetapi, solusi ini kembali lagi berbenturan terutama dengan kondisi negara sedang berkembang yang sebenarnya masih membutuhkan banyak bantuan dan sedang giat-giatnya melakukan pembangunan tetapi harus tetap memusatkan perhatiannya terhadap permasalahan lingkungan hidup. Terdapat salah satu solusi yang cukup menjadi perhatian untuk menanggulangi permasalahan ini, yakni pengembangan organisasi dan rezim internasional, dalam hal ini, aktor-aktor dalam organisasi dan rezim internasional diharapkan dapat lebih fleksibel dalam menempatkan kerja sama dan kepentingan seluruh umat manusia di atas kepentingan nasional. Namun, di dalamnya kembali menghadapi banyak hambatan terkait proses implementasinya.

Permasalahan lingkungan hidup dan keterkaitannya dengan kondisi ekonomi-politik masing-masing negara sebenarnya memang harus dihadapi dan ditanggulangi bersama. Salah satu organisasi internasional, yakni PBB telah membuat program khusus bernama the United Nations Environmental Program (UNEP) untuk memusatkan perhatian dalam bidang lingkungan hidup. Melanjuti hal tersebut, telah dibentuk beberapa konferensi seperti the Earth Summit yang dilaksanakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, yang berlanjut pada pembentukan the United Nations Framework Convention on Climate Changes dan merumuskan solusi dalam bentuk Protokol Kyoto pada Conference of Party ketiga di Kyoto, Jepang.[1] Protokol ini merupakan komitmen berbagai negara di dunia dalam menghadapi permasalahan lingkungan. Namun, kembali lagi, banyak dijumpai hambatan dalam implementasinya. Seiring berjalannya komitmen ini, beberapa negara menarik diri atas keikutsertaannya dalam menjalankan komitmen Protokol Kyoto terkait upaya pengurangan gas emisi dimasing-masing negara sebagai langkah perbaikan lingkungan hidup. Ironisnya, negara yang menarik diri adalah negara-negara industri maju yang dikategorikan sebagai penyumbang terbesar gas emisi dan penyebab kerusakan lingkungan. Amerika Serikat, contohnya, negara ini menarik diri dari protokol.[2] Pertimbangan atas untung-rugi dan kemungkinan Amerika Serikat merasakan dampak penurunan perekonomian dan aktivitas industri ketika harus berada dalam protokol ini merupakan alasan mengapa pada akhirnya negara ini memutuskan menarik diri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, permasalahan lingkungan ini memang telah menjadi perhatian negara-negara di dunia. Namun, upaya perbaikannya kembali lagi terbentur dengan segala permasalahan yang erat kaitannya dengan kepentingan negara masing-masing.


[1] UNFCCC, ‘Kyoto Protocol’, UNFCCC International (online), <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php>, diakses pada 25 Oktober 2012.

[2] Greenpeace, ‘U.S Withdraws from Kyoto Protocol’, Greenpeace (online), 5 April 2001, <http://www.greenpeace.org/usa/en/news-and-blogs/news/u-s-withdraws-from-kyoto-prot/>, diakses pada 25 Oktober 2012.