This is a summary based on The Basics Politics book, written by Stephen D. Tansey and Nigel Jackson.

Demokrasi
Athena, kota ini merupakan tempat pertama kali pandangan politik demokrasi diterapkan. Segala bentuk keterbatasan dalam transportasi dan komunikasi membuat demokrasi membawa banyak hambatan bagi penerapannya di Athena. Akan tetapi, dengan semakin mutakhir dan berkembangnya teknologi seiring perkembangan zaman, demokrasi modern telah mampu mengatasi berbagai masalah yang dialami Athena sehingga penerapan demokrasi dengan cara pemungutan dan penghitungan polling suara melalui media seperti internet dapat dilakukan sehingga begitu bermanfaat pada penerapan demokrasi yang ada sekarang ini.
Demokrasi yang didefinisikan oleh Lincoln sebagai pandangan politik bahwa pemerintahan adalah milik rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini memberikan sebuah persepektif bahwa pemerintahan adalah milik rakyat bukan milik segelintir orang pada kaum elite tertentu, partisipasi oleh rakyat dalam suatu pemerintahan merupakan hal yang sangat penting, dan kehadiran pemerintah dalam suatu pemerintahan juga tidak kalah penting guna merealisasikan segala kebutuhan rakyatnya. Dalam suatu pemerintahan, terdapat tiga lengan yang penting dalam keberlangsungannya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif disini berperan sebagai simbol suatu negara, biasanya dikenal dengan seorang presiden, yang menjalankan dan membentuk kebijakan. Lain halnya dengan eksekutif, meskipun keduanya saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain, legislatif lebih kepada pengontrolan terhadap tindakan eksekutif dan pembuatan undang-undang, sedangkan yudikatif sendiri memiliki peran yang sama-sama memiliki esensi dalam pemerintahan, yaitu sebagai penegak keadilan. Dalam demokrasi, partisipasi rakyat merupakan hal yang fundamental dalam penerapannya dimana hak pilih yang dimiliki oleh rakyat untuk memilih perwakilan-perwakilan pemerintahan sebagai salah satu bentuk demokrasi langsung. Sistem pemilihan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : first-past-the-post dan proportional representations. Dalam dua cara pemilihan ini, demokrasi liberal yang benar-benar mendengarkan pendapat rakyat dalam pengambilan keputusan sangat diemban oleh proportional representations sedangkan pada cara first-past-the-post, pertimbangan dari pihak legislature cukup berperan dalam pengambilan keputusan setelah suara rakyat terpenuhi. Selain partisipasi rakyat dalam hak pilihnya, konstitusi juga merupakan hal yang sangat penting dalam demokrasi dimana konstitusi dapat digunakan sebagai modus operandi atau cara dan prosedur dalam suatu pemerintahan. Konstitusi sendiri dapat dijumpai dalam bentuk UUD maupun Bill of Rights sehingga disebut sebagai bentuk konstitusi tertulis sedangkan konstitusi yang dijumpai dalam adat atau norma merupakan bentuk konstitusi secara tidak tertulis. Hal lain yang tak kalah penting dalam penerapan demokrasi agar keberhasilan dapat tercapai adalah pendekatan sistem kebijakan demokrasi itu sendiri, yaitu : pluralist, corporatism, dan centralisation. Dalam pluralist, seluruh bagian dan komponen dalam negara dapat berpartisipasi dalam proses politik. Berbeda dengan pluralist, corporatism yang merupakan penentang dari teori pluralist ini memaparkan bahwa suatu kelompok kepentingan lebih memiliki peranan penting dalam kebijakan demokrasi, sedangkan centralisation sendiri tidak jauh berbeda dengan corporatism akan tetapi disini pihak-pihak sentral yang didukung oleh kekuatan finansial lah yang memiliki peranan dominan dalam suatu demokrasi karena para centralist berada di pusat-pusat yang kuat dimana demokrasi itu berjalan.
Segala bentuk komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat juga memiliki peranan yang penting dalam rangka mencapai keberhasilan dalam penerapan sistem demokrasi. Hal ini dianggap penting karena kesinambungan kerja antara rakyat dan pemerintah memiliki pengaruh besar dalam memutuskan kebijakan guna objektifitas jalannya suatu pemerintahan suatu negara.