Intervensi dan Invansi Amerika Serikat ke Berbagai Negara di Dunia

            Amerika Serikat merupakan negara federasi tertua yang menjunjung tinggi demokratisasi yang terdiri dari 50 negara bagian di dalamnya dengan ibukota negara Washington D.C. Sejak dahulu, Amerika Serikat dipandang sebagai negara adidaya dimata internasional. Hal ini didukung oleh kemenangannya dalam mehancurkan Jerman Nazi dan disusul oleh lagi-lagi kemenangannya dalam Perang Dingin melawan Uni Soviet yang ditandai dengan terpecahnya Uni Soviet menjadi beberapa negara.[1] Disisi lain dengan status adidaya yang nota bene dapat melakukan tindakan apapun sesuai kehendaknya, Amerika Serikat sendiri banyak memiliki kepentingan untuk memenuhi dan mempetahankan kekuasaan serta status adidaya yang dimiliki negaranya. Ditandai dengan banyaknya intervensi, invasi dan keterlibatan Amerika Serikat dalam berbagai macam permasalahan yang ada di berbagai kawasan. Dengan status tersebut, Amerika Serikat dapat dengan mudah mencampuri berbagai macam permasalahan yang ada di negara-negara belahan dunia manapun.

            Namun dalam intervensinya, tindakan Amerika Serikat ini cenderung bergerak kedalam dua arah, yakni intervensi yang dilakukan memperkeruh permasalahan di suatu negara dan kawasan atau justru intervensi tersebut membawa kearah perdamaian bagi suatu permasalahan. Bentuk campur tangan Amerika Serikat ini dibuktikan dengan keterlibatan negara tersebut dalam serangkaian Arab Spring yang terjadi di Timur Tengah.[2] Sedangkan, salah satu contoh konkret invasi Amerika Serikat ini adalah bentuk penetapan pasukan militernya di Irak karena negara itu disebut-sebut sebagai ancaman bagi keamanan kawasan maupun internasional karena telah mengembangkan senjata pemusnah massal dan disinyalir Al-Qaeda yang berpusat di Irak sebagai salah satu dalang dari aksi pengeboman gedung WTC di Amerika Serikat. Hal-hal inilah yang memicu peperangan Amerika Serikat dengan Irak, akan tetapi hingga 8 tahun 8 bulan 26 hari penetapan pasukan militer ini, hal yang dikhawatirkan Amerika Serikat tidak terbukti.[3] Ditambah lagi dengan campur tangan Amerika Serikat terhadap permasalahan di Teluk Persia, dalam kasus ini Amerika Serikat dianggapa telah mengusik dan mengancam perpecahan bagi Iran dan negara-negara tetangganya.

            Dalam hal ini penulis menganalisis dengan perspektif neorealisme dimana negara cenderung menggunakan power untuk bertahan (power as means of survival)[4] dengan salah satunya adalah mempertahankan kepentingan negaranya. Pertama, kasus invasi ke Irak, Amerika Serikat yang kala itu berada di bawah kepemimpinan George W. Bush memandang bahwa aktivitas Irak yang disinyalir memiliki senjata pemusnah massal tersebut dapat mengganggu stabilitas internasional dianggap sebagai kamuflase belaka karena nyatanya Amerika Serikat sendiri memiliki kepentingan di dalamnya sebagai wujud pertahanan negaranya karena turut merasakan kerugian pasca serangan twin tower WTCyang disinyalir berada di alik peranan Al-Qaeda. Dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaannya ini, Amerika Serikat berupaya untuk melakukan external effort-nya, yaitu Al-Qaeda yang berpusat di Irak, sebagai aksi melawan pihak oposisi yang dianggap telah mengancam negaranya. Sementara dalam kasus intervensi ke Iran, Amerika Serikat sendiri memiliki kepentingan didalamnya. Tindakan berupa geretakan Amerika Serikat beserta beberapa negara Eropa akan embargo minyak dari Iran jika Iran terus mengembangkan nuklir dan menutup Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan internasional dilandasi dengan mengagungkan nama stabilitas keamanan. Namun nyatanya, ancaman Amerika Serikat ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ketakutan apabila kepentingannya di negara-negara kawasan Timur Tengah yaitu dalam ekspor-impor minyak terganggu jika Selat Hormuz benar-benar diblokade oleh Iran. Selain itu, ancaman Amerika Serikat ini juga merupakan salah satu bentuk kekhawatiran lainnya dimana negara adidaya ini menganggap pengembangan nuklir di Iran juga dapat menjadi pemicu instabilitas keamanan karena mengingat negara-negara kawasan Timur Tengah terkenal dengan stereotype anti-barat.


[1] F. Kaplan, ‘Ron and Mikhail’s Excellent Adventure’, 2004, Slate(online), <http://www.slate.com/articles/news_and_politics/war_stories/2004/06/ron_and_mikhails_excellent_adventure.html>, diakses pada 6 Mei 2012.

[2] M. Arditya, ‘Amerika, Arab Spring, dan Masa Depan Timur Tengah’, 2012, BPM FE UI (online), <http://www.bpmfeui.com/essay-bulanan-amerika-arab-spring-dan-masa-depan-timur-tengah/>, diakses pada 6 Mei 2012.

[3] Kompas, 10 Desember 2011, p. 8.

[4] C.W. Kegley, World Politics Trend and Transformation, 8th edn, Thomson Wasworth, Boston, 2008,  p. 34.

Success isn’t based on how smart you are on analyzing something, success means how meticulous you are on doing something for attaining your dream.

Minoritas dan Integrasi Nasional

            Sebagai negara yang memiliki lebih dari 56 kelompok masyarakat tradisional atau kelompok etnis yang sebelumnya segala bentuk tindakan, bahasa, dan wilayah mereka tinggal dibatasi, membuat Uganda menjadi sebuah negara yang terkotak-kotak dalam beberapa kelompok masyarakat. Beragamnya kelompok etnis ini menimbulkan permasalahan yang beragalam pula, khususnya masalah minoritas etnis di Uganda. Minoritas Batwa contohnya, sekelompok orang yang tinggal  di barat daya Uganda tepatnya di distrik Bundibugyo, Kabale, Kisoro, dan Rukungri ini kini dikenal sebagai sekelompok minoritas landless atau dapat dikatakan tidak memiliki tempat tinggal.[1] Pada mulanya, sebelum hutan Bwindi dan Mgahinga disulap menjadi lahan konservasi oleh pemerintah Uganda, hutan ini merupakan tempat dimana minoritas Batwa tinggal. Namun, setelah hutan-hutan ini dikukuhkan sebagai The Bwindi Impenetrable National Forest of Uganda, Echuuya Forest Reserve, dan Semliki National Park, mereka harus meninggalkan tempat dimana mereka melakukan aktivitas berburu dan berkumpul. [2]

            Tidak berhenti sampai pengusiran dari tempat tinggal mereka di hutan, minoritas Batwa ini juga sering kali mendapatkan tindakan pemaksaan yang umumnya dilakukan oleh kaum mayoritas. Hal ini merupakan dampak negatif dari proses asimilasi yang mau tidak mau dilakukan oleh minoritas Batwa karena mereka sendiri tidak memiliki tempat tinggal. Namun, yang banyak terjadi adalah tekanan dari kaum mayoritas dalam bentuk paksaan untuk bergabung dalam suatu agama tertentu dan berpartisipasi dalam gaya hidup modern masyarakat Uganda pada umumnya. Kondisi ini membuat minoritas Batwa, pada awalnya, menjadi semakin tertekan dan memiliki ketakutan berlebih untuk kembali berbaur dengan masyarakat umum. Marginalisasi padaminoritas Batwa  ini semakin terlihat dalam pemerolehan akses yang minim didapatkan oleh mereka. Minoritas Batwa hanya memperoleh sedikit akses bahkan cenderung sulit untuk mendapatkan akses pendidikan dan fasilitas kesehatan. Rata-rata dari mereka tidak mendapatkan akses imunisasi dan vaksinasi karena mereka sendiri sebenarnya tidak peduli atau bahkan tidak mengetahui guna dari fasilitas kesehatan ini.

                Kelompok minoritas Batwa pun tidak tinggal diam atau turut pasrah dengan kebijakan – kebijakan yang dilakukan oleh elite tertentu juga pemerintahan yang membuat mereka semakin termarginalisasi. Pada saat pemerintah memutuskan untuk membentuk lahan konservasi di hutan Bwindi dan Mhahinga, dilanjutkan dengan pengusiran kelompok minoritas Batwa, spontan kelompok minoritas ini melakukan perlawanan dengan menuntut haknya akan penggantian lahan tempat tinggal[3] karena hutan tersebut telah menjadi wilayah yang tidak dapat dikunjungi oleh sembarang orang apalagi untuk tempat tinggal, sehingga  pada saat itu minoritas Batwa menggantungkan nasibnya kepada Mgahinga and Bwindi Impenetrable Forest Conservation Trust (MBIFCT). Akan tetapi, lembaga itu ternyata tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Upaya lainnya yang dilakukan kelompok minoritas Batwa agar tidak semakin termarginalkan adalah dengan terus melakukan asimilasi agar dapat diterima dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Alhasil, Batwa berhasil menyebar hingga ke barat Uganda, adat-istiadatnya menjadi sesuatu yang umum bagi masyarakat dan mereka mulai diterima untuk bekerja sebagai buruh meskipun gajinya setengah lebih rendah dari masyarakat pada umumnya.

            Jika disoroti dari sisi pemerintah menghadapi perlawanan dari kelompok minoritas Batwa, pemerintah sendiri pada kenyataannya belum menjunjung tinggi hak-hak dan hukum yang berlaku untuk melindungi minoritas. Dalam permasalahan penggusuran kelompok minoritas Batwa di hutan Bwindi dan Mhahinga ini, MBIFCT berupaya memberikan solusi berupa pemberian sewa lahan untuk keluarga minoritas Batwa sebagai solusi jangka pendek dalam batas waktu tertentu, namun, batas waktu sewa ini tidak diketahui sampai kapan oleh minoritas Batwa. Hal ini dianggap sebagai bentuk implementasi dari undang-undang lingkungan di Uganda yang belum ditegakkan oleh pemerintah pusat dan daerah dimana seharusnya pemerintah dapat melindungi suatu komunitas masyarakat, termasuk untuk keterlibatan mereka di dalamnya, dalam hal ini, masyarakat berhak untuk tau ketika penggusuran akan dilaksanakan. Selain itu, faktor pendukung ketidakefektifan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undangnya ini adalah karena kurangnya sumber daya dan kepentingan komersial elite tertentu. Disisi lain, menanggapi tindak marginalisasi yang dialami oleh minoritas Batwa dalam pemerolehan fasilitas negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerolehan kerja serta upah yang layak. Dalam pasal 32 Undang-Undang Konsitutusi Uganda, menekankan pemberlakuan affirmative action terhadap kelompok orang yang tidak diuntungan dan mengalami diskriminasi sepanjang sejarahnya. Namun, lagi-lagi peraturan-peraturan ini tidak diterapkan dengan baik dalam menanggapi perlawanan yang dilakukan oleh minoritas Batwa.[4]


[1] W.G. Baker, ‘Uganda : The Marginalization of Minorities’, Minority Rights Group (online), Desember 2001, <http://www.chr.up.ac.za/chr_old/indigenous/documents/Uganda/Report/Marinalization%20of%20Minorities-%20Wairama.pdf>, diakses 18 Oktober 2012.

[2] Forest People Programme, ‘United Organisation for Batwa Development in Uganda (UOBDU)’, Forest Peoples (online), 3 Januari 2012, <http://www.forestpeoples.org/partners/united-organisation-batwa-development-uganda-uobdu>, diakses 18 Oktober 2012.

[3] A.K Ssengendo, ‘Batwa Ask Govt for Land’, All Africa (online), 28 Juli 2011,  <http://allafrica.com/stories/201107290728.html>, diakses pada 18 Oktober 2012.

[4] W.G. Baker, ‘Uganda : The Marginalization of Minorities’, Minority Rights Group (online), Desember 2001, <http://www.chr.up.ac.za/chr_old/indigenous/documents/Uganda/Report/Marinalization%20of%20Minorities-%20Wairama.pdf>, diakses 18 Oktober 2012.

Ekonomi Politik Internasional 

Permasalahan keamanan pasca Perang Dingin menjadi isu yang sering kali diperbincangkan. Kini, pengertian keamanan sendiri bukanlah hanya segala sesuatu yang berbasis militer namun mulai mengarah kepada pendefinisian keamanan non-tradisional yang mulai menempatkan isu-isu seperti ekonomi sebagai salah satu isu keamanan kontemporer. Perkembangan ekonomi sendiri tidak dapat dipisahkan dengan politik jika mengaitkannya dengan peranan-peranan negara dalam berjalannya roda perekonomian disuatu negara. Merkantilisme disini merupakan salah satu teori dalam perkembangan ekonomi politik internasional yang secara jelas menjelaskan begitu pentingnya peran suatu negara dalam ekonomi dan pasar. Tidak seperti lawannya para liberalis yang menyerahkan jalannya perekonomian kepada individu dan pasar, merkantilis lebih menegaskan negara sebagai aktor utama untuk mencapai kekuatan dan kekayaan nasional. Umumnya, negara menerapkan kebijakan proteksionis guna  melindungi kekuatan dan kekayaan nasional tersebut.

Sejak awal kemunculannya, abad 17, merkantilisme ini kerap diselaraskan dengan beberapa istilah yang definisinya saling mendekati satu sama lain, yakni nasionalisme ekonomi, realisme, neo-merkantilisme, dan statisme. Menurut pandangan penulis, nasionalisme ekonomi ini dianggap erat kaitannya dengan merkantilisme karena beberapa alasan. Pertama, kecintaan warganegara ataupun pemerintahan terhadap negaranya ini membuat negara berupaya sekeras mungkin untuk melindungi kekayaan nasional, mengingat dunia semakin global dan hubungan saling-ketergantungan semakin meluas. Kedua, upaya melindungi kekayaan nasional ini direalisasikan dalam bentuk kebijakan proteksionis yang bertujuan untuk melindungi industri demi mengejar ketinggalan dari negara lain. Sedangkan, perkembangan merkantilisme sendiri seiring berjalannya waktu melahirkan pemahaman serupa namun lebih berkembang, yaitu neo-merkantilisme, dimana teori ini memandang dunia internasional mulai dinamis, global, dan hubungan saling-ketergantungan tidak dapat dipungkiri lagi.

Teori penentang liberal ini mengajak para akademisi berfikir mengenai peran penting negara dalam pergerakan roda perekonomian negaranya dan bagaimana sebuah negara dapat mempengaruhi perekonomian negara lain. Pandangan merkantilis secara sekilas hampir begitu mirip dengan apa yang dipahami oleh para kaum realis yang menjelaskan bahwa dalam sebuah arena pastilah ada yang menang dan ada yang kalah. Perkembangannya mencerminkan bahwa selama negara masih memiliki peranan besar, perekonomian tidak dapat dipisahkan dari politik sehingga saat kita membicarakan tentang bagaimana negara memelihara perekonomiannya, hal tersebut dapat dikaitkan dengan kepentingan apa yang ada dibalik strategi negara dalam memelihara perekonomian tersebut.

Jika ditelusuri lebih dalam, negara menerapkan merkantilisme ini dalam menjalankan roda perekonomian negaranya karena negara sendiri memandang kekayaan negaranya patut dilindungi, terlebih untuk negara-negara baru yang bermunculan dalam tatanan sistem internasional. Dalam melindungi kekayaan nasional ini, merkantilis negara mengandalkan kebijakan proteksionis dengan harapan dapat memperbesar ekspor dan memperkecil impor. Terlihat begitu egois memang, namun  pada akhirnya yang akan diuntungkan dalam kebijakan ini bukan hanya negara itu sendiri tetapi seluruh aspek kehidupan di dalamnya. Para merkantilis ini memandang negara sebagai zero sum game karena tidak dapat dipungkiri setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing dan merkantilisme inilah merupakan sarana negara untuk mempertahankan kekayaan dan menarik keuntungan bagi negaranya.

Memang terlihat seperti negara begitu ikut campur dalam urusan ekonomi  sehingga kebebasan pasar tidak tercapai layaknya para pemaham liberalis. Negara mengatur segala kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. Akan tetapi, nyatanya dengan memberikan kewenangan akan ekonomi itu kepada negara, banyak sekali hal baik yang tercipta dalam negara tersebut mengingat sebuah negara tidak hanya sekedar menjalankan roda perekonomiannya namun juga memikirkan konsekuensi dan aspek politik ketika negara menerapkan kebijakan-kebijakan ekonominya. Lain halnya, jika kebijakan ekonomi diserahkan kepada individu atau pasar, yang mungkin terjadi nantinya adalah saling berlomba untuk memperoleh keuntungan individu dengan mengabaikan negara sebagai entitas penting. Salah satu keberhasilan dari merkantilisme ini terlihat dalam perkembangan ekonomi di negara Asia, yakni munculnya “Empat Macan Asia” : Hongkong, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan yang selama tahun 1970-an dan 1980-an yang mengalami pertumbuhan ekonomi begitu pesat. Ditambah lagi jika kita mengambil contoh kontemporer, Jepang, yang kini menduduki posisi ketiga setelah Amerika Serikat dan Cina sebagai negara dengan kekuatan perekonomian tertinggi di dunia. Keberhasilan negara – negara ini  merupakan realisasi dari strategi merkantilisme yang mereka terapkan dimana pemerintah begitu berperan aktif dalam mengatur dan memelihara proses pembangunan ekonomi negara.

Ekonomi Politik Internasional

            Fenomena pemanasan global dan kebakaran hutan merupakan sebagian dari dampak degredasi kualitas lingkungan hidup di muka bumi. Permasalahan kerusakan lingkungan hidup sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari ulah tangan-tangan manusia dengan kebutuhannya yang semakin meningkat sementara sumber daya alam semakin terbatas. Hal ini yang menjadi perhatian masyarakat global serta mengantarkan permasalahan lingkungan hidup sebagai ancaman dalam level internasional. Kerusakan lingkungan hidup dan dampak-dampak yang dirasakan mengantarkan fenomena ini pada sebuah kenyataan bahwa keamanan tidak lagi sebagai segala sesuatu yang erat hubungannya dengan perang, namun kini sudah mulai mengarah ke ancaman seperti lingkungan hidup.

            Salah satu faktor utama penyebab dari kerusakan lingkungan hidup yang kini tereskalasi sebenarnya merupakan kesalahan dari para ‘free rider’ atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang dilakukan oleh individu maupun negara dalam konteks ini adalah mengorbakan banyak sumber daya alam dan elemen lingkungan lainnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sebagai salah satu kepentingan yang harus diwujudkan. Negara, merupakan aktor yang cukup banyak disalahkan dalam permasalahan lingkungan, situasi ‘prisoner’s dilemma’ kadang kali menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan kerja sama dalam rangka menjaga keutuhan lingkungan bersama. Situasi dimana kepentingan sendiri, dalam hal ini negara, menjadi penghalang bagi kerjasama yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan bersama, yakni pemeliharaan lingkungan. Baik negara sedang berkembang maupun negara industri maju sering kali terbentur dengan situasi tersebut, sehingga asumsi mengenai upaya pemeliharaan lingkungan hidup terkadang mengalami benturan dengan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing negara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan negaranya tidak dapat dipungkiri.

            Namun, ketika permasalahan ini semakin gawat dirasakan dengan ditemukannya lubang di Kutub Utara dan pemanasan global yang dampaknya dirasakan diberbagai belahan negara di dunia, isu lingkungan hidup menjadi agenda internasional. Setiap negara mau tidak mau harus menempatkan dan mulai mempertimbangkan kepentingan negara dengan permasalahan lingkungan yang tak dapat dihindari. Berbagai macam solusi juga telah banyak ditawarkan untuk menghadapi permasalahan lingkungan hidup ini dengan pertimbangan tanpa harus mengorbankan banyak kekayaan mereka untuk membenahi hal-hal terkait dengan perbaikan lingkungan hidup. Akan tetapi, solusi ini kembali lagi berbenturan terutama dengan kondisi negara sedang berkembang yang sebenarnya masih membutuhkan banyak bantuan dan sedang giat-giatnya melakukan pembangunan tetapi harus tetap memusatkan perhatiannya terhadap permasalahan lingkungan hidup. Terdapat salah satu solusi yang cukup menjadi perhatian untuk menanggulangi permasalahan ini, yakni pengembangan organisasi dan rezim internasional, dalam hal ini, aktor-aktor dalam organisasi dan rezim internasional diharapkan dapat lebih fleksibel dalam menempatkan kerja sama dan kepentingan seluruh umat manusia di atas kepentingan nasional. Namun, di dalamnya kembali menghadapi banyak hambatan terkait proses implementasinya.

Permasalahan lingkungan hidup dan keterkaitannya dengan kondisi ekonomi-politik masing-masing negara sebenarnya memang harus dihadapi dan ditanggulangi bersama. Salah satu organisasi internasional, yakni PBB telah membuat program khusus bernama the United Nations Environmental Program (UNEP) untuk memusatkan perhatian dalam bidang lingkungan hidup. Melanjuti hal tersebut, telah dibentuk beberapa konferensi seperti the Earth Summit yang dilaksanakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, yang berlanjut pada pembentukan the United Nations Framework Convention on Climate Changes dan merumuskan solusi dalam bentuk Protokol Kyoto pada Conference of Party ketiga di Kyoto, Jepang.[1] Protokol ini merupakan komitmen berbagai negara di dunia dalam menghadapi permasalahan lingkungan. Namun, kembali lagi, banyak dijumpai hambatan dalam implementasinya. Seiring berjalannya komitmen ini, beberapa negara menarik diri atas keikutsertaannya dalam menjalankan komitmen Protokol Kyoto terkait upaya pengurangan gas emisi dimasing-masing negara sebagai langkah perbaikan lingkungan hidup. Ironisnya, negara yang menarik diri adalah negara-negara industri maju yang dikategorikan sebagai penyumbang terbesar gas emisi dan penyebab kerusakan lingkungan. Amerika Serikat, contohnya, negara ini menarik diri dari protokol.[2] Pertimbangan atas untung-rugi dan kemungkinan Amerika Serikat merasakan dampak penurunan perekonomian dan aktivitas industri ketika harus berada dalam protokol ini merupakan alasan mengapa pada akhirnya negara ini memutuskan menarik diri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, permasalahan lingkungan ini memang telah menjadi perhatian negara-negara di dunia. Namun, upaya perbaikannya kembali lagi terbentur dengan segala permasalahan yang erat kaitannya dengan kepentingan negara masing-masing.


[1] UNFCCC, ‘Kyoto Protocol’, UNFCCC International (online), <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php>, diakses pada 25 Oktober 2012.

[2] Greenpeace, ‘U.S Withdraws from Kyoto Protocol’, Greenpeace (online), 5 April 2001, <http://www.greenpeace.org/usa/en/news-and-blogs/news/u-s-withdraws-from-kyoto-prot/>, diakses pada 25 Oktober 2012.

             Pasca serangan teroris 11 September 2001 dimana pesawat berisi rudal ditabrakan ke salah satu menara tertinggi di Amerika Serikat, yakni World Trade Center dan Pentagon,[1] masalah keamanan dan terorisme menjadi isu yang dianggap krusial bagi warga Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan oleh presentase tanggapan masyarakat mengenai keamanan dan terorisme menjadi isu penting di Amerika Serikat yang spontan naik dari 1% menjadi 46% pasca peristiwa 9/11.[2]Terorisme ini mengusik ketenangan dan keamanan warga Amerika Serikat. Bagaimana tidak, akibat peristiwa yang begitu mencengangkan dunia ini sedikitnya 3000 orang tak bersalah meninggal.[3] Sejak saat itu, isu keamanan dan terorisme menjadi sangat penting karena stabilitas keamanan di Amerika Serikat telah terancam oleh serangan para teroris yang disinyalir berasal dari kelompok radikalis muslim, yakni Al-Qaidah.      Pemerintahan Amerika Serikat, di bawah pimpinan George W. Bush segera melancarkan aksi dalam rangka menjaga stabilitas keamanan negaranya dari para teroris dengan mendeklarasikan War on Terrorism. Semula War on Terrorism ini menjadi sebuah motivasi bagi pemerintahan Amerika Serikat untuk memberantas perkembangan terorisme yang ada di dunia. Namun, seiring dengan aksi pemberantasan terorisme yang dilancarkan oleh Pemerintahan Bush saat itu, banyak kekhawatiran yang muncul dengan tujuan awal dari program ini yang semula ingin merealisasikan dunia lebih aman tetapi justru berkembang menjadi bentuk invasi ke negara-negara yang dianggap sebagai sarang dari para teroris, seperti Afganistan. Sebagai contohnya, salah satu bentuk aksi dalam War on Terrorism ini adalah menginvasi Afganistan dengan tujuan menumpas pusat-pusat kelompok teroris Al-Qaidah dan pemimpin mereka Osama Bin Ladden kala itu. Akan tetapi, penumpasan teroris ini malah menelan banyak korban sipil tak bersalah, yakni sekitar 3500 orang terbunuh.[4] Selain itu, War on Terrorism ini perlahan membentuk stereotype negatif terhadap masyarakat muslim di dunia dan yang terjadi adalah terorisme tidak dapat dilepaskan dan diidentikan dengan masyarakat muslim.

            Dengan berlalunya peristiwa 9/11, isu keamanan dan terorisme memang perlahan menurun sebagai isu yang dianggap sebagai masalah penting untuk menjadi perhatian Amerika Serikat. Meskipun menurut Gallup Polling Methodology, lembaga strategic politics consulting Amerika Serikat, mengatakan bahwa isu keamanan dan terorisme menurun tiap tahunnya,[5] namun perlu disoroti kembali mengenai eksistensi dari permasalahan keamanan yang hingga sekarang belum memudar dan tetap menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Mengingat Amerika Serikat merupakan negara super power dengan kekuatan yang dapat memengaruhi dunia, Amerika Serikat sendiri tidak tertutup kemungkinan akan mendapat serangan dan ancaman dari luar negeri terlebih karena banyaknya intervensi Amerika Serikat ke permasalahan negara-negara lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa serangan dan ancaman akan terus datang ke Amerika Serikat. Bentuk serangan dan ancamanpun tidak hanya terjadi di wilayah teritori Amerika Serikat tetapi kemungkinan terjadi di berbagai kantor perwakilan Amerika Serikat di negara lain.

            Setelah surutnya perhatian masyarakat dan pemerintah akan isu keamanan dan terorisme ini, pemerintah nampaknya akan kembali memusatkan perhatiannya kepada pentingnya keamanan bagi negara dan perwakilan negaranya di luar negeri pasca kejadian serangan mematikan terhadap Konsulat Amerika Serikat di Benghazi, Libya, yang baru-baru ini terjadi. Amerika Serikat dinilai gagal untuk memberikan keamanan bagi warganegaranya, khususnya 4 anggota staff konsulat Amerika Serikat termasuk Duta Besar Christopher Stevens yang tewas dalam serangan ini.[6] Semula serangan disinyalir sebagai bentuk protes masyarakat muslim Libya terhadap film yang dibentuk oleh salah satu warga Amerika Serikat dengan mencemooh Nabi Muhammad S.A.W. Namun, disinyalir kembali terdapat unsur-unsur kelompok teroris Al-Qaidah dalam peristiwa ini. Meskipun isu keamanan dan terorisme ini bukan lagi menjadi permasalahan yang paling utama diperbincangkan dalam khalayak Amerika Serikat tetapi perluasan jaringan-jaringan kelompok teroris terus berkembang di dunia. Oleh karena itu, isu keamanan dan terorisme sendiri sebenarnya masih patut menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintahan dan masyarakat Amerika Serikat, terlebih ketika pengamanan Amerika Serikat di luar negaranya sendiri seperti di kantor perwakilan negara dikatakan lemah pasca peristiwa serangan ke Konsulat Amerika Serikat di Benghazi, Libya, beberapa bulan lalu.


[1] A. Shah, ‘War on Terror’, Global Issues (online), 24 September 2011, <http://www.globalissues.org/issue/245/war-on-terror>, diakses 15 Oktober 2012.

[2] F. Newport, ‘Nine Years After 9/11, Few See Terrorism as Top U.S Problem’, Gallup Politics (online), 10 September 2010, <http://www.gallup.com/poll/142961/nine-years-few-terrorism-top-problem.aspx>, diakses 15 Oktober 2012.

[3] P. Bergen, ’11 Years After 9/11: Who are the terrorists?’, CNN News (online), 11 September 2012, <http://edition.cnn.com/2012/09/11/opinion/bergen-terror-september-11/index.html>, diakses 15 Oktober 2012.

[4] A. Shah, ‘War on Terror’, Global Issues (online), 24 September 2011, <http://www.globalissues.org/issue/245/war-on-terror>, diakses 15 Oktober 2012.

[5] [5] F. Newport, ‘Nine Years After 9/11, Few See Terrorism as Top U.S Problem’, Gallup Politics (online), 10 September 2010, <http://www.gallup.com/poll/142961/nine-years-few-terrorism-top-problem.aspx>, diakses 15 Oktober 2012.

[6] Kompas, 12 Oktober 2012, hal. 8.

Interest Group :  The U.S Chamber of Commerce

Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat

The U.S Chamber of Commerce dapat dikatakan sebagai salah satu kelompok kepentingan yang berpengaruh di Amerika Serikat, khususnya dalam bagaimana mereka berupaya untuk  masuk dan mempengaruhi pembuatan kebijakan nantinya. Seperti yang telah direpresentasikan dari namanya, kelompok kepentingan ini merupakan organisasi bisnis perdagangan terbesar di dunia, berdiri sejak tahun 1912, yang mewakili lebih dari tiga juta pebisnis disegala bidang, sektor, dan region. Mereka, pebisnis, berbagi satu hal yang sama, yakni mengandalkan The U.S Chamber of Commerce ini untuk merepresentasikan suara mereka di Washington, DC.[1] Mereka berupaya menggunakan berbagai macam cara dan kesempatan untuk dapat mencapai tujuannya yang salah satu faktor penentunya adalah dengan keberhasilan untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan bentukan pemerintah Amerika Serikat.

Organisasi pebisnis dari seluruh penjuru dunia ini selalu berupaya untuk memberikan pengaruhnya terhadap badan paling disegani di Amerika Serikat bahkan di seluruh dunia, yakni badan eksektutif atau presiden itu sendiri. Apabila terdapat suatu kebijakan yang dianggap dapat mengancam nasib para pebisnis baik domestik maupun luar negeri, mengingat Amerika Serikat adalah negara dengan perekonomian terkuat dan memiliki pengaruh besar di dunia, The U.S Chamber of Commerce ini tidak segan untuk memberikan kritisi dan ancaman-ancamannya secara gamblang terhadap presiden. Salah satu contohnya adalah saat Mahkamah Agung Amerika Serikat membentuk kebijakan terkait pemilihan umum, yakni menutup intervensi dari luar dalam berjalannya proses menjelang maupun pelaksanaan pemilihan umum.[2] Hal tersebut ditanggapi oleh Obama sebagai salah satu pertanda akhir dari pengaruh perusahaan dan pengaruh luar negeri dalam pemilihan umum Amerika Serikat. The U.S Chamber of Commerce, mengatasnamakan seluruh masyarakat Amerika Serikat, mengecam Presiden Barack Obama dengan meluncurkan berbagai iklan, dengan Partai Demokrat sebagai target, yang didanai menggunakan dukungan donasi dari perusahaan-perusahaan asing. Hal ini dilakukan karena mereka menganggap apabila campur tangan mereka dilarang dalam segala bentuk proses pemilihan umum berarti pemerintah sendiri menutup segala bentuk transparansi dalam pemilihan umum tersebut.[3] Di sisi lain, para pebisnis yang umumnya merupakan pendukung dari Partai Republik, oposisi dari Partai Demokrat, memiliki keterbatasan untuk memberikan sumbangsih dana untuk membiayai kampanye dan kepentingan partai lainnya semasa proses pemilihan umum berlangsung karena banyak dana yang berasal dari pebisnis atau perusahaan luar negeri yang tergabung dalam The U.S Chamber of Commerce. Ditambah lagi, apabila calon unggulan mereka tidak menang, hal ini akan menyulitkan mereka dalam memengaruhi kebijakan negara nantinya.

Tak berhenti disitu, The U.S Chamber of Commerce terus memberikan pengaruhnya terhadap siapa yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat pada pemilihan umum November mendatang. Organisasi pebisnis ini memberikan dukungan penuh terhadap Partai Republik dengan calon presiden, yaitu Mitt Romney. Mereka berdalih bahwa nasib para pebisnis bergantung kepada siapa yang akan memimpin Amerika Serikat berikutnya. Organisasi ini berusaha terus memberikan pengaruh dalam proses pemilihan umum dengan didukung oleh bukti pemberian donasi sebesar 13 juta U.S Dollar untuk mendukung Mitt Romney dalam kampanye maupun iklan-iklan di media massa.[4] Dalam kampanye-kampanye yang didukung oleh  The U.S Chamber of Commerce, substansi yang diangkat sebagai topik kampanye tidak jauh dari masalah pengangguran dan kebutuhan lowongan pekerjaan untuk menyambung hidup masyarakat Amerika Serikat. The U.S Chamber of Commerce khusus membentuk website berjudul Vote for Job 2012 bersamaan menjelang pemilihan umum 2012 untuk mengumpulkan suara terkait niaga bebas (vote for enterprise)[5] yang erat kaitannya dengan ekspansi perusahaan agar dapat menyerap banyak tenaga kerja, mengingat angka pengangguran yang semakin meningkat selama masa kepemimpinan Barack Obama.

Serangkaian upaya yang dilakukan oleh organisasi ini memang telah banyak dilakukan dan mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Berusaha untuk memengaruhi pemerintah dengan tuntutan mengatasnamakan rakyat, memengaruhi masyarakat Amerika Serikat untuk memilih calon kandidat presiden yang tepat dengan dalih dapat memberikan kesempatan kerja, dan membentuk iklan kampanye salah satu kandidat presiden merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi pebisnis ini yang secara langsung maupun tidak telah memberikan pengaruh terkait siapa yang menjadi presiden Amerika Serikat selanjutnya agar dapat mempermudah mereka dalam memenuhi kepentingannya kelak.


[1] The U.S Chamber of Commerce, ‘About the U.S. Chamber of Commerce’, Vote for Job 2012 (online), 2012, <http://www.voteforjobs2012.com/pages/about>, diakses 8 Oktober 2012.

[2] R.Muse, ‘The US Chamber Of Commerce Threatens Obama Over Citizens United’, Politicus USA (online),  28 April 2011, <http://www.politicususa.com/obama-chamber-of-commerce.html>, diakses 8 Oktober 2012.

[3] Ibid.

[4] P. Hirschkorn, ‘Top super PAC donors giving multimillions in 2012’, CBS News (online),  24 September 2012, <http://www.cbsnews.com/8301-250_162-57519344/top-super-pac-donors-giving-multimillions-in-2012/>, diakses 8 Oktober 2012.

[5] The U.S Chamber of Commerce, ‘About the U.S. Chamber of Commerce’, Vote for Job 2012 (online), 2012, <http://www.voteforjobs2012.com/pages/about>, diakses 8 Oktober 2012.