Minoritas dan Integrasi Nasional

            Sebagai negara yang memiliki lebih dari 56 kelompok masyarakat tradisional atau kelompok etnis yang sebelumnya segala bentuk tindakan, bahasa, dan wilayah mereka tinggal dibatasi, membuat Uganda menjadi sebuah negara yang terkotak-kotak dalam beberapa kelompok masyarakat. Beragamnya kelompok etnis ini menimbulkan permasalahan yang beragalam pula, khususnya masalah minoritas etnis di Uganda. Minoritas Batwa contohnya, sekelompok orang yang tinggal  di barat daya Uganda tepatnya di distrik Bundibugyo, Kabale, Kisoro, dan Rukungri ini kini dikenal sebagai sekelompok minoritas landless atau dapat dikatakan tidak memiliki tempat tinggal.[1] Pada mulanya, sebelum hutan Bwindi dan Mgahinga disulap menjadi lahan konservasi oleh pemerintah Uganda, hutan ini merupakan tempat dimana minoritas Batwa tinggal. Namun, setelah hutan-hutan ini dikukuhkan sebagai The Bwindi Impenetrable National Forest of Uganda, Echuuya Forest Reserve, dan Semliki National Park, mereka harus meninggalkan tempat dimana mereka melakukan aktivitas berburu dan berkumpul. [2]

            Tidak berhenti sampai pengusiran dari tempat tinggal mereka di hutan, minoritas Batwa ini juga sering kali mendapatkan tindakan pemaksaan yang umumnya dilakukan oleh kaum mayoritas. Hal ini merupakan dampak negatif dari proses asimilasi yang mau tidak mau dilakukan oleh minoritas Batwa karena mereka sendiri tidak memiliki tempat tinggal. Namun, yang banyak terjadi adalah tekanan dari kaum mayoritas dalam bentuk paksaan untuk bergabung dalam suatu agama tertentu dan berpartisipasi dalam gaya hidup modern masyarakat Uganda pada umumnya. Kondisi ini membuat minoritas Batwa, pada awalnya, menjadi semakin tertekan dan memiliki ketakutan berlebih untuk kembali berbaur dengan masyarakat umum. Marginalisasi padaminoritas Batwa  ini semakin terlihat dalam pemerolehan akses yang minim didapatkan oleh mereka. Minoritas Batwa hanya memperoleh sedikit akses bahkan cenderung sulit untuk mendapatkan akses pendidikan dan fasilitas kesehatan. Rata-rata dari mereka tidak mendapatkan akses imunisasi dan vaksinasi karena mereka sendiri sebenarnya tidak peduli atau bahkan tidak mengetahui guna dari fasilitas kesehatan ini.

                Kelompok minoritas Batwa pun tidak tinggal diam atau turut pasrah dengan kebijakan – kebijakan yang dilakukan oleh elite tertentu juga pemerintahan yang membuat mereka semakin termarginalisasi. Pada saat pemerintah memutuskan untuk membentuk lahan konservasi di hutan Bwindi dan Mhahinga, dilanjutkan dengan pengusiran kelompok minoritas Batwa, spontan kelompok minoritas ini melakukan perlawanan dengan menuntut haknya akan penggantian lahan tempat tinggal[3] karena hutan tersebut telah menjadi wilayah yang tidak dapat dikunjungi oleh sembarang orang apalagi untuk tempat tinggal, sehingga  pada saat itu minoritas Batwa menggantungkan nasibnya kepada Mgahinga and Bwindi Impenetrable Forest Conservation Trust (MBIFCT). Akan tetapi, lembaga itu ternyata tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Upaya lainnya yang dilakukan kelompok minoritas Batwa agar tidak semakin termarginalkan adalah dengan terus melakukan asimilasi agar dapat diterima dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Alhasil, Batwa berhasil menyebar hingga ke barat Uganda, adat-istiadatnya menjadi sesuatu yang umum bagi masyarakat dan mereka mulai diterima untuk bekerja sebagai buruh meskipun gajinya setengah lebih rendah dari masyarakat pada umumnya.

            Jika disoroti dari sisi pemerintah menghadapi perlawanan dari kelompok minoritas Batwa, pemerintah sendiri pada kenyataannya belum menjunjung tinggi hak-hak dan hukum yang berlaku untuk melindungi minoritas. Dalam permasalahan penggusuran kelompok minoritas Batwa di hutan Bwindi dan Mhahinga ini, MBIFCT berupaya memberikan solusi berupa pemberian sewa lahan untuk keluarga minoritas Batwa sebagai solusi jangka pendek dalam batas waktu tertentu, namun, batas waktu sewa ini tidak diketahui sampai kapan oleh minoritas Batwa. Hal ini dianggap sebagai bentuk implementasi dari undang-undang lingkungan di Uganda yang belum ditegakkan oleh pemerintah pusat dan daerah dimana seharusnya pemerintah dapat melindungi suatu komunitas masyarakat, termasuk untuk keterlibatan mereka di dalamnya, dalam hal ini, masyarakat berhak untuk tau ketika penggusuran akan dilaksanakan. Selain itu, faktor pendukung ketidakefektifan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undangnya ini adalah karena kurangnya sumber daya dan kepentingan komersial elite tertentu. Disisi lain, menanggapi tindak marginalisasi yang dialami oleh minoritas Batwa dalam pemerolehan fasilitas negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerolehan kerja serta upah yang layak. Dalam pasal 32 Undang-Undang Konsitutusi Uganda, menekankan pemberlakuan affirmative action terhadap kelompok orang yang tidak diuntungan dan mengalami diskriminasi sepanjang sejarahnya. Namun, lagi-lagi peraturan-peraturan ini tidak diterapkan dengan baik dalam menanggapi perlawanan yang dilakukan oleh minoritas Batwa.[4]


[1] W.G. Baker, ‘Uganda : The Marginalization of Minorities’, Minority Rights Group (online), Desember 2001, <http://www.chr.up.ac.za/chr_old/indigenous/documents/Uganda/Report/Marinalization%20of%20Minorities-%20Wairama.pdf>, diakses 18 Oktober 2012.

[2] Forest People Programme, ‘United Organisation for Batwa Development in Uganda (UOBDU)’, Forest Peoples (online), 3 Januari 2012, <http://www.forestpeoples.org/partners/united-organisation-batwa-development-uganda-uobdu>, diakses 18 Oktober 2012.

[3] A.K Ssengendo, ‘Batwa Ask Govt for Land’, All Africa (online), 28 Juli 2011,  <http://allafrica.com/stories/201107290728.html>, diakses pada 18 Oktober 2012.

[4] W.G. Baker, ‘Uganda : The Marginalization of Minorities’, Minority Rights Group (online), Desember 2001, <http://www.chr.up.ac.za/chr_old/indigenous/documents/Uganda/Report/Marinalization%20of%20Minorities-%20Wairama.pdf>, diakses 18 Oktober 2012.